Kota Magelang – Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Agama telah dilakukan sejak akhir tahun 2012 yang ditandai dengan dicanangkannya kegiatan tersebut. Bahwa secara sistematik dan terencana dilaksanakan tahun 2013 dilakukan dalam tiga tahap yakni pertama tahap permulaan meliputi sosialisasi ZI, penandatanganan fakta integritas dan LHKPN. Tahap kedua tahun 2014 meliputi sosialisasi dan penunjukan pilot project pembangunan 20 indikator utama dan penunjang sesuai Permenpan RB No. 20 tahun 2012, dimana Kantor Kementerian Agama Kota Magelang sebagai salah satu Pilot Projectnya. Dan tahapan ketiga, lanjutnya lagi adalah pada tahun 2015 dilakukan sosialisasi ZI di tiga perempat provinsi mengacu pada Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam Permen tersebut terdapat 26 indikator yang diselaraskan dengan program penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
Kepala KanKemenag Kota Magelang Drs. H.Suroso,M.Pd.I dalam rapat (15/04) menegaskan “Perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dalam wilayah kerja individu dalam wilayah kerja organisasi agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM.”
“Tiga pelayanan yang menjadi sorotan yaitu pelayanan haji, KUA dan Madrasah memerlukan perbaikan birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik meliputi perubahan struktur, proses, mekanisme kerja, pola pikir, budaya kerja individu atau organisasi.”tambahnya. Yang paling utama dalam pelayanan adalah bukan seberapa cepat kita melayani masyarakat akan tetapi seberapa puaskah masyarakat terhadap pelayanan kita diharapkan setelah keluar kantor kemenag,masyarakat menunjukkan raut muka dan ekspresi kepuasan/senang.
Indeks integritas sektor publik variabelnya adalah pengalaman integritas dan potensi integritas. Indikator nya adalah pencegahan korupsi, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu.
